Sembunyikan elemen yang mengalihkan perhatian.
SULLAMUT TAUFIQ · UNIT 32 / 128
Istitabah dan kewenangan hukum
Ushuluddin · Ushuluddin
Dalam telaah Status naskah & sumber
Teks Arab dan materi redaksi belum seluruhnya dicocokkan dengan edisi rujukan. Nomor halaman dari arsip adalah petunjuk penelusuran, bukan tanda telah selesai ditahqiq.
Gunakan bersama kitab rujukan dan bimbingan guru. Materi pendamping bukan fatwa atau pengganti matan. Halaman yang masih memiliki masalah format dan unit Sullamut yang belum disahkan tidak diajukan untuk indeks pencarian.
Teks Arab dalam arsip
Belum disahkanفَإِنْ لَمْ يَتُبْ وَجَبَتِ اسْتِتابَتُهُ، ولا يُقْبَلُ منه إِلّا الإِسْلامُ أو القَتْلُ.
ARSIP REDAKSI · BUKAN MATAN
Terjemahan & catatan kerja
Materi berikut belum disahkan editor ilmiah. Dibuka terpisah agar tidak tertukar dengan teks kitab; jangan dijadikan rujukan hukum tanpa pemeriksaan.
Terjemahan kerja Belum disahkan
Jika ia tidak bertaubat, matan menyebut kewajiban istitabah dan ketentuan hukum klasik yang diterapkan oleh otoritas peradilan.
Inti pembahasan
Ketentuan sanksi berada dalam wilayah qadha dan pemerintahan, bukan kewenangan pribadi.
Uraian belajar
Kalimat ini adalah bagian dari fikih publik klasik. Ia tidak boleh dipisahkan dari syarat pembuktian, pemeriksaan keadaan orang yang dituduh, kompetensi hakim, serta kewenangan pemerintahan. Literatur fikih membedakan antara menjelaskan suatu hukum dan mengeksekusinya. Karena itu membaca bab riddah tidak pernah menjadi izin bagi individu, organisasi, atau kerumunan untuk melakukan kekerasan atau penghukuman sendiri.
Panduan memahami
Dalam penggunaan pendidikan, fokuskan pembahasan pada penjagaan iman, taubat, dan prosedur ilmiah. Kasus nyata yang menyangkut status seseorang harus dikembalikan kepada ahli dan otoritas hukum yang sah.
Kosakata
الاستتابة = meminta kembali/bertaubat; القضاء = peradilan; الحاكم = otoritas hakim; التثبت = verifikasi
Pelajaran dan hikmah
Hukum yang berat justru menuntut proses yang lebih ketat dan lebih hati-hati.
Faedah
Membedakan penjelasan fikih dari eksekusi hukum dan menolak main hakim sendiri.
Rujukan dalil dalam arsip
Prinsip verifikasi dan keadilan merupakan dasar penerapan hukum.
Catatan hukum
Rincian hukum — Kewenangan otoritas/peradilan yang sah
Catatan tambahan
Bagian sanksi tidak boleh dipakai sebagai dasar tindakan pribadi. Ketentuan sanksi dalam fikih publik klasik berada pada ranah otoritas peradilan/pemerintahan; tidak menjadi kewenangan individu.
Ruang baca 33.8.1 · Penanda hanya disimpan di perangkat ini.