RUANG BACA DIGITAL BERBAHASA INDONESIA Dikelola PT. PENA DESA MEDIA
✦ Untuk keperluan belajar mandiri — bukan fatwa ✦
⚠️ Konten ini mungkin mengandung kesalahan terjemahan atau syarah. Kami bukan ulama dan tidak menerbitkan fatwa. Gunakan sebagai bahan belajar, bukan rujukan hukum. Selengkapnya →

Bulughul Maram · Kitab Jual Beli

Hadits No. 801

Baca teks Arab, terjemahan, dan penjelasannya dengan nyaman.

Ukuran huruf
Kitab Jual Beli  ·  بَابُ شُرُوطِهِ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْهُ  ·  Hadits No. 801
Hasan 👁 0
801 - وَعَنْهُ قَالَ: { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ عَنْ بَيْعِ اَلْعُرْبَانِ } رَوَاهُ مَالِكٌ, قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, بِهِ .
◈
📝 Terjemahan
Dari Abdullahi bin Umar -raḍiyallāhu 'anhumā- berkata: Rasulullah ﷺ melarang jual beli al-'urbān. Diriwayatkan oleh Malik, dan sampai kepadanya dari 'Amr bin Syu'aib dengannya. [
Takhrij ringkas: Rincian takhrij perlu dicocokkan dengan edisi Bulughul Maram yang ditahqiq.
شَرْحٌ وَبَيَانٌ Syarah & Penjelasan
📖 Syarah berikut bersifat akademik dan mungkin mengandung kesalahan interpretasi. Selalu cross-check dengan kitab asli atau ulama tepercaya.
Ringkasan: Pengantar Hadits ini membahas tentang praktik jual beli al-'urbān, yaitu bentuk transaksi yang hingga kini masih diperselisihkan keabsahannya di kalangan ulama. Al-'urbān adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan sebagai imbalan dari calon pembeli kepada penjual sebagai penanda komitmen pembelian—mirip dengan sistem "uang muka" atau "DP" (down payment) di masa kini—dimana uang tersebut akan diperhitungkan dari harga barang jika pembelian jadi, atau (menurut sebagian ulama) menjadi hak penjual jika pembeli mem…
Penjelasan lengkap — ketuk untuk tutup atau buka

Pengantar

Hadits ini membahas tentang praktik jual beli al-'urbān, yaitu bentuk transaksi yang hingga kini masih diperselisihkan keabsahannya di kalangan ulama. Al-'urbān adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan sebagai imbalan dari calon pembeli kepada penjual sebagai penanda komitmen pembelian—mirip dengan sistem "uang muka" atau "DP" (down payment) di masa kini—dimana uang tersebut akan diperhitungkan dari harga barang jika pembelian jadi, atau (menurut sebagian ulama) menjadi hak penjual jika pembeli membatalkan transaksi. Riwayat ini berasal dari perkataan Ibnu Umar (mauquf, bukan sabda langsung Nabi ﷺ), dan berstatus Hasan. Karena kekuatan riwayatnya yang diperselisihkan, ulama pun berbeda pendapat dalam menyikapinya: mayoritas memahaminya sebagai larangan, sementara madzhab Hanbali—dengan sandaran riwayat lain dari para sahabat—justru membolehkan praktik ini (penjelasan lengkap ada di bagian Pandangan 4 Madzhab).

Kosa Kata

Al-'Urbān (العربان): Adalah uang atau barang pemberian dari calon pembeli sebagai tanda komitmen membeli. Jika transaksi terjadi, uang tersebut diperhitungkan dari harga. Jika dibatalkan, uang menjadi milik penjual. Kata ini berasal dari bahasa Persia "urbān" yang berarti uang jaminan. Bentuk jamaknya adalah 'urbānāt.

Nahā (نهى): Melarang dengan tegas. Dalam istilah ushul fiqh, nahi dalam bentuk amr (perintah negatif) menunjukkan haram atau makruh bergantung pada konteks dan kekuatan larangan.

Rasūlullāh (رسول الله): Utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad ﷺ yang menjadi rujukan utama dalam setiap hukum syariat.

Bay' (بيع): Jual beli, yaitu transaksi tukar menukar barang dengan barang lain atau dengan uang berdasarkan kesepakatan.

Kandungan Hukum

1. Hukum Dasar Jual Beli Al-'Urbān

Hadits ini menunjukkan bahwa jual beli dengan sistem al-'urbān dilarang oleh Rasulullah ﷺ dalam riwayat ini. Namun perlu dicatat, hadits ini berstatus Hasan dengan sanad mauquf (perkataan Ibnu Umar, bukan langsung dari Nabi ﷺ), dan mengenai kekuatan sanadnya sendiri terdapat perbedaan penilaian di kalangan ulama hadits. Karena itu, meskipun mayoritas ulama (jumhur) memahami larangan ini sebagai pengharaman, madzhab Hanbali—berdasarkan riwayat resmi dari Imam Ahmad sendiri—memandang hadits ini lemah dan mengambil pendapat sebaliknya, yaitu membolehkan al-'urbān (lihat rincian di bagian Pandangan 4 Madzhab).

2. Illat (Alasan) bagi Pihak yang Melarang

Bagi ulama yang mengharamkan (jumhur), illat pelarangan al-'urbān adalah adanya ketidakadilan dalam transaksi ini: - Penjual bisa mendapatkan uang pembeli tanpa memberikan barang - Pembeli bisa kehilangan uangnya tanpa mendapatkan barang - Terdapat unsur gharar (ketidakjelasan) tentang nasib uang tersebut

3. Argumen bagi Pihak yang Membolehkan

Bagi madzhab Hanbali yang membolehkan, alasan utamanya adalah bahwa kedua pihak telah saling meridhai kesepakatan tersebut sejak awal, termasuk konsekuensi jika transaksi batal, sehingga tidak ada unsur paksaan atau penipuan yang menzalimi salah satu pihak.

4. Implikasi Menurut Pendapat yang Mengharamkan

Menurut jumhur yang mengharamkan, jika al-'urbān dilakukan, transaksi jual beli menjadi tidak sah karena mengandung syarat yang cacat. Uang yang telah diberikan pembeli wajib dikembalikan sepenuhnya jika transaksi dibatalkan.

5. Implikasi Menurut Pendapat yang Membolehkan

Menurut madzhab Hanbali, jika transaksi jadi dilaksanakan, uang panjar diperhitungkan sebagai bagian dari harga. Namun jika pembeli membatalkan, uang panjar tersebut menjadi hak penjual sebagai kompensasi, sesuai kesepakatan yang telah disetujui bersama di awal.

Pandangan 4 Madzhab

Hanafi:
Ilmuhanafiyyah memandang al-'urbān sebagai akad yang cacat dan tidak sah. Mereka membedakan antara dua kondisi: pertama, jika uang al-'urbān disepakati tidak termasuk dalam harga barang, maka transaksi jual beli tidak sah dan uang harus dikembalikan. Kedua, jika disepakati sebagai bagian dari harga (mu'taba'), maka transaksi sah dan uang dihitung sebagai pembayaran sebagian harga. Akan tetapi, bentuk pertama lebih sesuai dengan praktik al-'urbān yang dilarang. Dalilnya adalah keumuman larangan Rasulullah ﷺ yang tidak membuat pengecualian. Abu Hanifah dan murid-muridnya sepakat tentang keharaman bentuk al-'urbān murni tanpa inklusi dalam harga.

Maliki:
Malikiyyah mengikuti pendapat Malik yang diriwayatkan dalam Al-Muwaththa' bahwa al-'urbān haram. Mereka mendasarkan pada larangan eksplisit dari Rasulullah ﷺ. Malik menyatakan bahwa praktik al-'urbān mengandung riba karena uang diberikan tanpa ada imbalnya yang jelas. Jika pembeli membatalkan, dia kehilangan uangnya yang tidak adil. Jika jadi, uang tersebut bisa menjadi tambahan bagi penjual. Malikiyyah sangat ketat dalam melarang semua bentuk al-'urbān dan menganggapnya sebagai praktik jahiliyah yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam muamalah Islam.

Syafi'i:
Ilmu Syafi'iyyah melarang al-'urbān dan menganggapnya sebagai transaksi yang cacat. Asy-Syafi'i dalam Al-Umm menjelaskan bahwa al-'urbān mengandung sifat-sifat yang bertentangan dengan kesempurnaan jual beli. Mereka berpendapat bahwa uang yang diberikan sebagai al-'urbān adalah uang yang hilang hak kepemilikannya dengan tidak jelas, sehingga mengandung unsur gharar yang berat. Syafi'iyyah memberlakukan kaidah yang ketat: setiap transaksi harus jelas dan pasti, sedangkan al-'urbān mengandung ketidakpastian tersebut. Mereka juga menunjuk bahwa praktik ini sama dengan judi dalam hal ketidakpastian.

Hanbali:
Berbeda dari tiga madzhab lainnya, madzhab Hanbali—berdasarkan riwayat yang masyhur (pendapat resmi/mu'tamad) dari Imam Ahmad bin Hanbal sendiri—justru membolehkan jual beli al-'urbān (uang panjar/DP). Dalilnya adalah atsar dari Umar bin Khattab, Ibnu Umar, Sa'id bin al-Musayyib, dan Muhammad bin Sirin yang membolehkan praktik ini, dengan syarat kedua belah pihak (penjual dan pembeli) telah saling meridhai kesepakatannya sejak awal, termasuk konsekuensi jika transaksi batal. Imam Ahmad bahkan menilai hadits yang melarang jual beli al-'urbān (riwayat Malik dari 'Amr bin Syu'aib secara mursal/terputus sanadnya) sebagai hadits yang lemah (dhaif), dan berkata: "Aku tidak akan mampu menyatakan sesuatu, sedangkan ini adalah pendapat Umar radhiyallahu 'anhu" (dinukil Ibnu Qudamah dalam al-Mughni). Dengan demikian, Hanbali menjadi satu-satunya di antara empat madzhab yang membolehkan praktik al-'urbān, selama tidak ada unsur penipuan dan kedua pihak ridha dengan syaratnya.

Hikmah & Pelajaran

1. Pentingnya Kerelaan Kedua Pihak dalam Transaksi: Baik ulama yang melarang maupun yang membolehkan al-'urbān sama-sama berangkat dari kepedulian terhadap keadilan. Yang melarang khawatir salah satu pihak dirugikan tanpa kejelasan; yang membolehkan berpegang bahwa selama kedua pihak ridha dan syaratnya disepakati sejak awal, tidak ada kezaliman di dalamnya. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, keridhaan (taradhi) dan kejelasan syarat adalah kunci sahnya sebuah akad.

2. Kepastian Hukum dalam Muamalah: Setiap transaksi jual beli, termasuk yang menggunakan sistem uang panjar/DP seperti sekarang, sebaiknya disertai kesepakatan tertulis atau lisan yang jelas mengenai konsekuensinya jika pembeli membatalkan, agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

3. Adanya Ruang Ijtihad dalam Masalah Muamalah: Perbedaan pendapat ulama mengenai al-'urbān mengajarkan bahwa dalam persoalan muamalah yang tidak memiliki dalil qath'i (pasti), umat Islam memiliki keluasan untuk mengikuti pendapat yang lebih sesuai dengan kondisi dan kemaslahatan mereka, selama tetap berpegang pada prinsip keadilan dan kerelaan.

4. Pentingnya Niat dan Transparansi dalam Bisnis: Hadits ini mengingatkan bahwa setiap transaksi bisnis harus dilakukan dengan niat yang lurus dan transparan. Tidak boleh ada unsur-unsur yang tersembunyi atau syarat-syarat yang memberatkan salah satu pihak tanpa persetujuan bersama. Seorang muslim pedagang harus menjaga amanah dan kepercayaan dengan melakukan transaksi yang jelas dan adil.

📚 Ringkasan belajar Bulughul Maram — cocokkan kembali dengan kitab syarah dan guru/ustadz
📚 Sumber: Bulughul Maram — Ibnu Hajar Al-Asqalani (w. 852 H). Terjemahan & syarah bersifat akademik, bukan teks fatwa.
◈ ✦ ◈
← Kembali ke Kitab Jual Beli