Bulughul Maram · Kitab Jual Beli
Hadits No. 887
Baca teks Arab, terjemahan, dan penjelasannya dengan nyaman.
Penjelasan lengkap — ketuk untuk tutup atau buka
Pengantar
Hadits ini merupakan bagian dari kisah al-'Asif (pemuda yang bekerja pada seseorang) yang termasuk dalam kasus hudud (hukuman) zina. Kisah ini terjadi pada masa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dan menjadi preseden hukum dalam penetapan hukuman bagi pezina. Hadits ini ditempatkan dalam bab tentang syirkah (kemitraan) dan wakalah (keagenan) karena di dalamnya terdapat contoh pelaksanaan amanah oleh Unais sebagai utusan dalam hal penegakan hudud. Hadits ini sangat penting karena berkaitan dengan masalah persaksian, pengakuan, dan penetapan hukum bagi pezina.Kosa Kata
Al-'Asif (العسيف): Budak, pemuda yang bekerja, atau seseorang yang menjadi pegawai/pekerja untuk orang lain. Waghdud (واغدُ): Pergilah pagi-pagi, titik waktu pagi hari sebelum terik matahari. Unais (أُنَيْس): Nama pemuda yang diutus oleh Nabi, adalah budak Shammakh bin Akhdhash. Ihtarafat (اِعْتَرَفَتْ): Mengakui, memberikan pernyataan jujur tentang kesalahan. Farjumhā (فَارْجُمْهَا): Rajamlah (lempari dengan batu) sebagai hukuman untuk pezina. Mutafaq 'alaihi (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ): Disepakati oleh kedua imam (Bukhari dan Muslim).Kandungan Hukum
1. Hukum Rajam bagi Pezina Muhshan
Hadits ini menetapkan hukum rajam (dilempari batu sampai mati) sebagai hukuman bagi pezina yang muhshan (telah menikah atau memiliki pasangan sah). Ini adalah hukum hudud yang paling berat dalam Islam.2. Pentingnya Pengakuan dalam Pembuktian Zina
Hadits menunjukkan bahwa pengakuan (iqrar) merupakan salah satu cara pembuktian zina. Pengakuan yang jelas dan sempurna (tanpa takiyyah/kehati-hatian) menjadi cukup untuk melaksanakan hukum hudud.3. Keabsahan Keagenan dalam Penegakan Hudud
Unais diutus oleh Nabi untuk menanyakan dan melaksanakan hudud atas nama Nabi. Ini menunjukkan bahwa penegakan hudud dapat dilakukan melalui wakil/utusan.4. Syarat-syarat Penegakan Hudud
Dari hadits ini dapat diambil bahwa sebelum melaksanakan hudud, harus ada penetapan kesalahan terlebih dahulu melalui pengakuan atau persaksian yang sah.5. Kehati-hatian dalam Menanyai Tersangka
Nabi memerintahkan Unais untuk menanyai terlebih dahulu sebelum melaksanakan hukuman, menunjukkan pentingnya prosedur yang benar.6. Wewenang Pemimpin (Imam) dalam Penegakan Hudud
Hanya pemimpin (imam/khalifah) atau yang mewakilinya yang berhak menegakkan hudud, bukan individu privat.Pandangan 4 Madzhab
Hanafi
Madzhab Hanafi menerima hadits ini sebagai bukti untuk hukum rajam bagi pezina muhshan. Mereka menerima pengakuan sebagai cara pembuktian zina yang sah. Akan tetapi, dalam penerapannya, madzhab Hanafi menambahkan syarat-syarat ketat: pengakuan harus diucapkan empat kali, jelas, tanpa penambahan seperti "seakan-akan" atau syarat-syarat yang melemahkannya. Jika pezina menarik kembali pengakuannya sebelum hudud dilaksanakan, maka hudud gugur. Mereka mendasarkan hal ini pada prinsip "ad-da'wa tarbud al-hudud" (klaim/pengakuan dapat menggugurkan hudud karena kehati-hatian dalam hal-hal yang menyangkut hak Allah). Dalam hal keagenan, mereka memandang bahwa Unais bertindak sebagai wakil dari Nabi dalam mengklarifikasi kasus sebelum penetapan hukum.Maliki
Madzhab Maliki menerima hadits ini secara penuh dan menerima pengakuan sebagai bukti terkuat untuk zina. Mereka tidak terlalu ketat dalam syarat pengakuan dibanding Hanafi. Pengakuan yang jelas sekali saja sudah cukup, meskipun mereka memilih untuk mengulanginya untuk kehati-hatian. Maliki juga memungkinkan lebih banyak kesempatan untuk penarikan kembali pengakuan sebelum hukuman benar-benar dilaksanakan. Mereka lebih mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam hal-hal yang menyangkut hak Allah dan jiwa. Dalam konteks keagenan, madzhab Maliki memandang bahwa utusan dapat melaksanakan penyelidikan atas perintah pemimpin.Syafi'i
Madzhab Syafi'i menerima hadits ini dan menjadikannya dalil untuk hukum rajam. Mereka menerima pengakuan sebagai cara pembuktian zina. Akan tetapi, Syafi'i menambahkan syarat bahwa pengakuan harus berulang empat kali (sama dengan Hanafi dalam hal ini), dan setiap kali diucapkan, orang tersebut diberi kesempatan untuk menarik kembali. Jika ia menarik kembali pada kesempatan manapun sebelum hukuman dilaksanakan, maka hudud tidak jadi dilaksanakan. Mereka melihat bahwa Nabi dengan cermat memastikan pengakuan benar-benar diberikan sebelum hukuman dijatuhkan. Syafi'i sangat menekankan prosedur yang teliti dan hati-hati dalam hal-hal yang menyangkut kehormatan dan nyawa manusia.Hanbali
Madzhab Hanbali juga menerima hadits ini sebagai dalil untuk hukum rajam bagi pezina muhshan. Mereka menerima pengakuan sebagai cara pembuktian zina yang sah. Dalam hal syarat pengakuan, Hanbali umumnya mengikuti pendapat Hanafi dan Syafi'i bahwa pengakuan harus jelas dan tanpa keraguan. Mereka juga menerima bahwa pengakuan dapat ditarik kembali sebelum hukuman dilaksanakan. Ahmad bin Hanbal secara khusus menerima hadits ini sebagai bukti yang kuat dan mendasarkan banyak keputusannya dalam masalah zina dari kisah lengkap al-'Asif ini. Hanbali juga menekankan pentingnya penyelidikan yang teliti sebelum melaksanakan hudud.Hikmah & Pelajaran
1. Pentingnya Ketelitian dalam Penegakan Hukum: Hadits ini mengajarkan bahwa dalam menegakkan hukuman bagi tindakan serius seperti zina, harus ada prosedur yang teliti dan hati-hati. Nabi tidak langsung memerintahkan eksekusi, tetapi terlebih dahulu memerintahkan untuk menanyai dan memastikan. Ini merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan Islam.
2. Kehormatan Keluarga Harus Dijaga Dengan Serius: Zina merupakan pelanggaran serius terhadap kehormatan keluarga dan masyarakat. Islam tidak menganggap ringan pelanggaran moral seberat ini. Hukuman yang berat (rajam) menunjukkan betapa seriusnya Islam dalam menjaga kesucian keluarga dan masyarakat.
3. Pentingnya Pengakuan dan Kejujuran: Hadits ini menunjukkan nilai pengakuan kejujuran atas kesalahan. Dalam banyak sistem hukum modern, pengakuan adalah bukti yang sangat kuat. Islam sejak awal telah mengakui nilai pengakuan sejati sebagai bukti yang sah dalam penetapan hukum.
4. Batas-batas Keagenan dan Kepatuhan Terhadap Otoritas: Hadits menunjukkan bagaimana Unais, sebagai utusan Nabi, melaksanakan tugas dengan dengan patuh namun tetap menjaga prosedur. Ini mengajarkan tentang pentingnya garis komando yang jelas dalam organisasi dan bahwa keagenan harus dilakukan sesuai dengan perintah dan batas yang diberikan.
5. Pembeda Antara Hukum Privat dan Publik: Hukuman hudud tidak dapat dilaksanakan oleh individu privat, tetapi hanya oleh otoritas publik yang sah. Ini menunjukkan bahwa Islam memiliki sistem hukum yang terstruktur dengan jelas, bukan hukum rimba di mana siapapun dapat mengambil hukum sendiri.
6. Kompromi Antara Keadilan dan Belas Kasihan: Meskipun hukumannya sangat berat, prosesnya penuh dengan kehati-hatian dan kesempatan untuk ditarik kembali. Ini menunjukkan kompromi Islam antara kebutuhan untuk keadilan dan hukuman yang tegas di satu pihak, dengan belas kasihan dan peluang untuk menyesali kesalahan di pihak lain.