RUANG BACA DIGITAL BERBAHASA INDONESIA Dikelola PT. PENA DESA MEDIA
✦ Untuk keperluan belajar mandiri — bukan fatwa ✦
⚠️ Konten ini mungkin mengandung kesalahan terjemahan atau syarah. Kami bukan ulama dan tidak menerbitkan fatwa. Gunakan sebagai bahan belajar, bukan rujukan hukum. Selengkapnya →

Bulughul Maram · Kitab Jual Beli

Hadits No. 786

Baca teks Arab, terjemahan, dan penjelasannya dengan nyaman.

Ukuran huruf
Kitab Jual Beli  ·  بَابُ شُرُوطِهِ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْهُ  ·  Hadits No. 786
Shahih 👁 0
786 - وَعَنْهُ قَالَ: { أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْداً لَهُ عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ. فَدَعَا بِهِ اَلنَّبِيُّ فَبَاعَهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
◈
📝 Terjemahan
Dari Abu Hurairah ra. berkata: 'Seorang laki-laki dari kalangan kami telah memerdekakan budaknya dengan cara **mudabbar** (dijanjikan merdeka setelah pemiliknya wafat), padahal tidak memiliki harta selain budak tersebut. Kemudian Nabi Muhammad saw. memanggil budak itu dan menjualnya.' Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim (Shahih/Mutafaq 'alaihi).
Takhrij ringkas: Muttafaq ‘alaih / diriwayatkan Bukhari dan Muslim.
شَرْحٌ وَبَيَانٌ Syarah & Penjelasan
📖 Syarah berikut bersifat akademik dan mungkin mengandung kesalahan interpretasi. Selalu cross-check dengan kitab asli atau ulama tepercaya.
Ringkasan: Pengantar Hadits ini berbicara tentang kasus seorang sahabat Anshar yang menjadikan budaknya mudabbar (dijanjikan merdeka setelah pemiliknya wafat), padahal ia tidak memiliki harta lain sama sekali selain budak tersebut. Karena kondisi darurat inilah — bukan karena tadbirnya dianggap tidak sah — Nabi ﷺ memutuskan agar budak tersebut dijual untuk memenuhi kebutuhan mendesak pemiliknya. Hadits ini menjadi rujukan penting dalam pembahasan fiqih tentang status hukum budak mudabbar dan kapan penjualannya diperbolehkan.
Penjelasan lengkap — ketuk untuk tutup atau buka

Pengantar

Hadits ini berbicara tentang kasus seorang sahabat Anshar yang menjadikan budaknya mudabbar (dijanjikan merdeka setelah pemiliknya wafat), padahal ia tidak memiliki harta lain sama sekali selain budak tersebut. Karena kondisi darurat inilah — bukan karena tadbirnya dianggap tidak sah — Nabi ﷺ memutuskan agar budak tersebut dijual untuk memenuhi kebutuhan mendesak pemiliknya. Hadits ini menjadi rujukan penting dalam pembahasan fiqih tentang status hukum budak mudabbar dan kapan penjualannya diperbolehkan.

Kosa Kata

A'taq (أعتق): Memerdekakan atau memberikan kebebasan kepada seorang budak.

'Abd (عبد): Budak atau hamba sahaya.

Dubur / Tadbir (دُبُرٌ): Bentuk pembebasan budak yang digantungkan pada kematian pemiliknya, yaitu janji bahwa budak akan merdeka setelah pemiliknya wafat. Budak dengan status ini disebut mudabbar. Istilah ini berasal dari kata "dubru" yang berarti "belakangan" atau "kemudian" (merujuk pada masa setelah kematian).

Mal (مَال): Harta atau kepemilikan. Dalam konteks ini mengacu pada aset ekonomi yang dimiliki seseorang.

Daa'a bihi (دَعَا بِهِ): Memanggil atau menghadirkan.

Baa'ahu (بَاعَهُ): Menjualnya. Bentuk lampau dari "ba'a" yang berarti melakukan transaksi jual-beli.

Mutafaq 'alaihi (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ): Disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim sebagai hadits yang shahih.

Kandungan Hukum

1. Hukum Pembebasan Mudabbar (Tertangguh Hingga Wafat)

Hadits ini berkaitan dengan status budak mudabbar, yaitu budak yang dijanjikan merdeka oleh pemiliknya setelah pemiliknya wafat. Tadbir (janji pembebasan semacam ini) pada dasarnya sah menurut mayoritas ulama — bukan batal. Namun karena pemilik budak ini ternyata tidak memiliki harta lain untuk melunasi utang/kebutuhan mendesaknya, Nabi ﷺ memutuskan agar budak tersebut dijual sebagai pengecualian dari kebiasaan umum, demi melindungi hak-hak pihak lain (misalnya kreditor) yang bisa dirugikan.

2. Tanggung Jawab Hakim atau Penguasa

Tindakan Nabi ﷺ menjual budak tersebut menunjukkan bahwa ketika terjadi pertentangan antara janji pemilik untuk memerdekakan budaknya kelak dan kepentingan mendesak (seperti tidak adanya harta lain untuk memenuhi kebutuhan), penguasa (hakim) memiliki wewenang untuk mengambil keputusan demi kemaslahatan.

3. Prinsip Mencegah Kerugian Pihak Ketiga

Tindakan Nabi ﷺ mengindikasikan bahwa tadbir yang membuat pemiliknya tidak memiliki harta sama sekali berpotensi merugikan hak-hak kreditor atau pihak lain. Oleh karena itu, dalam kondisi seperti ini, penjualan mudabbar diperbolehkan sebagai jalan keluar.

4. Validitas Transaksi Penjualan oleh Penguasa

Penjualan yang dilakukan Nabi ﷺ menunjukkan bahwa penguasa (khalifah atau hakim) memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan atas harta seseorang dalam situasi tertentu, terutama ketika hal tersebut diperlukan untuk mencegah kerugian yang lebih besar.

5. Status Hukum Budak Setelah Dijual

Dengan menjual budak tersebut, status tadbir menjadi batal dan budak kembali berstatus sebagai budak biasa milik pembeli, karena tadbir bukanlah pembebasan yang final selama pemiliknya masih hidup.

Pandangan 4 Madzhab

Hanafi

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa tadbir (janji pembebasan setelah wafat) adalah sah dan mengikat sejak diucapkan. Namun, dalam hal menjual budak mudabbar, Hanafiyah termasuk yang paling ketat: mereka tidak membolehkan penjualan budak mudabbar selama tadbirnya bersifat mutlak (tidak terikat syarat/waktu tertentu), karena tadbir dipandang sebagai bentuk pembebasan yang sudah mengikat sebagian hak budak tersebut. Mengenai hadits ini, ulama Hanafi memberikan penjelasan bahwa kasus penjualan oleh Nabi ﷺ ini adalah kasus khusus (darurat, karena pemilik budak sama sekali tidak memiliki harta lain), bukan kaidah umum yang berlaku pada setiap mudabbar.

Maliki

Madzhab Maliki menerima hadits ini sebagai dalil bahwa budak mudabbar boleh dijual, khususnya dalam keadaan darurat seperti tidak adanya harta lain bagi pemiliknya untuk memenuhi kebutuhan mendesak (misalnya melunasi utang). Tadbir tetap dipandang sah sebagai janji pembebasan, tetapi belum menjadikan budak tersebut sepenuhnya merdeka selama pemiliknya masih hidup, sehingga hak kepemilikan (termasuk hak menjual dalam kondisi mendesak) masih berlaku.

Syafi'i

Madzhab Syafi'i juga membolehkan penjualan budak mudabbar. Mereka berpendapat bahwa tadbir bukanlah pembebasan yang final; budak mudabbar tetap berstatus sebagai harta milik tuannya selama tuannya masih hidup, dan baru merdeka sepenuhnya setelah tuannya wafat (dengan syarat harta warisan mencukupi, karena pembebasannya dihitung dari sepertiga harta warisan). Karena itu, jika pemiliknya sangat membutuhkan, penjualan budak mudabbar diperbolehkan, dan tadbirnya menjadi batal begitu terjual.

Hanbali

Madzhab Hanbali sejalan dengan Maliki dan Syafi'i bahwa penjualan budak mudabbar diperbolehkan, terutama dalam kondisi darurat seperti dicontohkan dalam hadits ini (pemiliknya tidak memiliki harta lain). Ahmad bin Hanbal berpegang pada hadits ini sebagai dalil yang jelas (nash) tentang kebolehan tersebut. Hanbali juga menekankan bahwa kepentingan mendesak pemilik dan perlindungan hak-hak pihak lain (seperti kreditor) menjadi pertimbangan dalam kasus-kasus seperti ini.

Hikmah & Pelajaran

1. Kebutuhan Mendesak Bisa Menjadi Pertimbangan Hukum: Hadits ini mengajarkan bahwa dalam kondisi darurat atau kebutuhan yang sangat mendesak, syariat memberikan jalan keluar yang bijaksana, bahkan terhadap janji baik seperti tadbir. Ini menunjukkan bahwa syariat Islam realistis dalam mempertimbangkan kondisi ekonomi seseorang.

2. Keseimbangan Antara Hak Individual dan Kepentingan Pihak Lain: Tindakan Nabi ﷺ menjual budak menunjukkan bahwa meskipun seseorang memiliki hak untuk berjanji memerdekakan budaknya kelak, hak tersebut tetap harus mempertimbangkan kepentingan mendesak dirinya dan pihak lain yang mungkin dirugikan (seperti kreditor). Hikmah ini mengajarkan pentingnya mencari keseimbangan antara niat baik dan tanggung jawab ekonomi yang nyata.

3. Kewenangan Penguasa dalam Melindungi Kepentingan Umum: Hadits ini menunjukkan bahwa penguasa (hakim atau negara) memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi kepentingan umum, mencegah kerugian yang lebih besar, dan memastikan keadilan. Dalam konteks modern, ini menekankan pentingnya regulasi pemerintah dalam melindungi ekonomi dan hak-hak masyarakat.

4. Pentingnya Mempertimbangkan Konsekuensi Jangka Panjang: Hadits ini mengajarkan bahwa niat baik saja tidak selalu cukup; seseorang perlu mempertimbangkan kemampuan dan tanggung jawabnya secara menyeluruh sebelum membuat komitmen besar seperti tadbir, agar tidak menimbulkan kesulitan bagi diri sendiri maupun orang lain di kemudian hari.

📚 Ringkasan belajar Bulughul Maram — cocokkan kembali dengan kitab syarah dan guru/ustadz
📚 Sumber: Bulughul Maram — Ibnu Hajar Al-Asqalani (w. 852 H). Terjemahan & syarah bersifat akademik, bukan teks fatwa.
◈ ✦ ◈
← Kembali ke Kitab Jual Beli