Kawunganten

Pengantar

Hadits ini merupakan salah satu hadits yang mengatur batas maksimal ta'zir (hukuman disiplin) dalam syariat Islam. Abu Burdah al-Ansari adalah salah seorang sahabat Nabi ﷺ yang meriwayatkan hadits ini secara langsung dari Rasulullah. Hadits ini datang dalam konteks pembahasan hudud (hukuman-hukuman yang telah ditentukan oleh Allah) dan ta'zir (hukuman yang menjadi wewenang hakim untuk menentukan kadarnya). Status hadits ini adalah shahih karena diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim (muttafaq 'alayh), yang menunjukkan bahwa kedua imam ini telah menilai bahwa sanad dan matan hadits ini sahih.

Kosa Kata

Lā Yujladu (لا يُجْلَدُ): Jangan dijilid/tidak boleh dipukul. Fi'il mudhari' dengan nafi yang menunjukkan larangan.

Fauqa 'Asyarah Aswāt (فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ): Lebih dari sepuluh cambukan. 'Asyarah adalah angka sepuluh, dan aswāt adalah bentuk jamak dari sawt yang berarti cambuk atau lentingan cambuk.

Illā (إِلَّا): Kecuali, menunjukkan pengecualian dari larangan umum.

Fī Hadd (فِي حَدِّ): Dalam melaksanakan hukuman, hadd adalah bentuk tunggal dari hudud yang merupakan hukuman-hukuman yang telah ditentukan kadarnya oleh syariat.

Min Hudūd Allah (مِنْ حُدُودِ اَللَّهِ): Dari hukuman-hukuman Allah, menunjukkan bahwa hudud adalah ketentuan dari Allah Swt. secara langsung.

Muttafaq 'alayh (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ): Disepakati oleh al-Bukhari dan Muslim bahwa hadits ini shahih dan telah mereka masukkan dalam kitab shahih mereka.

Kandungan Hukum

1. Batasan Maksimal Ta'zir

Hadits ini menetapkan bahwa batas maksimal ta'zir (hukuman disiplin) adalah sepuluh cambukan. Ta'zir adalah hukuman yang tidak memiliki kadar tertentu dalam syariat dan diserahkan kepada hakim untuk menentukan berapa jumlahnya sesuai dengan jenis pelanggaran dan keadaan pelaku. Dengan hadits ini, Nabi ﷺ memberikan batasan umum untuk ta'zir agar tidak melebihi sepuluh cambukan.

2. Pembedaan Antara Ta'zir dan Hudud

Hadits ini membedakan dengan jelas antara dua jenis hukuman: - Ta'zir: Hukuman yang tidak boleh melebihi sepuluh cambukan, kecuali dalam pelaksanaan hudud - Hudud: Hukuman-hukuman yang telah ditentukan kadarnya oleh Allah, seperti hudud zinā (100 cambukan untuk yang merdeka), hudud sariqah (potong tangan), hudud qadzf (80 cambukan), dan lainnya

3. Hak Hakim dalam Menentukan Hukuman

Hadits ini menunjukkan bahwa hakim memiliki otoritas untuk menentukan bentuk dan kadar ta'zir sesuai dengan kondisi pelanggaran, namun tetap terikat oleh batasan maksimal sepuluh cambukan untuk kasus-kasus ta'zir biasa.

4. Prinsip Perlindungan Hak Asasi

Hadits ini mengandung prinsip menjaga harkat dan martabat manusia dengan tidak memberikan hukuman yang berlebihan. Pembatasan ini menunjukkan bahwa syariat Islam perhatian terhadap perlindungan tubuh dan keselamatan pelaku tindakan. Bahkan dalam hukuman, Islam memberikan batasan yang jelas demi kemanusiaan.

5. Kewajiban Melaksanakan Hukuman dengan Taat Asas

Hadits ini menunjukkan pentingnya mematuhi ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Sebagai pimpinan atau hakim, wajib melaksanakan hukuman sesuai dengan ketentuan syariat, tidak boleh menambah atau mengurangi dengan semena-mena.

Pandangan 4 Madzhab

Hanafi:
Madzhab Hanafi menerima hadits ini sebagai batasan umum untuk ta'zir. Imam Abu Hanifah dan pengikutnya sepakat bahwa batas maksimal ta'zir adalah sepuluh cambukan dalam kasus-kasus ta'zir biasa. Mereka juga sepakat bahwa hudud memiliki kadar tersendiri yang tidak termasuk dalam batasan ini. Namun, Hanafiyah memberikan penjelasan bahwa batasan sepuluh cambukan ini adalah untuk ta'zir yang dilakukan secara individual oleh hakim. Jika hukuman yang dijatuhkan adalah dalam rangka melaksanakan hudud, maka kadarnya sesuai dengan ketentuan hudud tersebut (misalnya 100 cambukan untuk zinā). Dalil yang mereka gunakan adalah hadits ini sendiri dan juga praktek para sahabat yang tidak pernah dilakukan pengingkaran (ijmā').

Maliki:
Madzhab Maliki juga menerima hadits ini sebagai batasan maksimal ta'zir dengan pemahaman yang sama dengan Hanafi. Mereka menekankan bahwa sepuluh cambukan adalah batas yang tidak boleh dilampaui dalam ta'zir, kecuali untuk hudud yang telah ditentukan kadarnya. Maliki menambahkan bahwa hakim harus bijaksana dalam menentukan hukuman ta'zir sesuai dengan berat ringannya pelanggaran. Mereka juga menerima praktik sahabat sebagai dasar hukum yang kuat. Imam Malik dalam Muwatta' beliau mencantumkan berbagai atsar (periwayatan dari sahabat) yang menunjukkan penerapan hadits ini dalam berbagai kasus.

Syafi'i:
Madzhab Syafi'i menerima hadits ini dengan pemahaman yang sama bahwa batas maksimal ta'zir adalah sepuluh cambukan. Imam Syafi'i dalam kitab al-Umm beliau menjelaskan bahwa hadits ini adalah qat'i ad-dalālah (jelas maknanya) dalam hal batasan ta'zir. Beliau juga menerangkan bahwa hudud memiliki ketentuan tersendiri, seperti hudud sariqah yang tidak termasuk dalam batasan sepuluh cambukan ini. Syafi'i menekankan konsistensi penerapan hukuman dan pentingnya mengikuti sunnah Nabi dengan tepat. Dalil pendukung mereka adalah ijmā' sahabat dalam memahami hadits ini.

Hanbali:
Madzhab Hanbali juga menerima hadits ini sepenuhnya sebagai batasan maksimal ta'zir. Imam Ahmad ibn Hanbal dalam Musnad beliau mencantumkan hadits ini dan menerimanya sebagai dasar hukum yang kuat. Mereka sepakat bahwa ta'zir tidak boleh melebihi sepuluh cambukan dalam kasus-kasus biasa. Hanbali juga menambahkan penjelasan bahwa jika pemimpin atau hakim perlu memberikan hukuman yang lebih berat karena alasan strategis (menjaga ketertiban atau mencegah kejahatan lebih besar), mereka boleh melampaui batasan ini, namun dengan syarat-syarat khusus dan melalui pertimbangan yang matang. Namun, pendapat ini adalah pendapat yang lebih khusus dan tidak menjadi mainstream Hanbali. Pendapat utama Hanbali tetap bahwa batasan ta'zir adalah sepuluh cambukan.

Hikmah & Pelajaran

1. Kepedulian Syariat terhadap Kemanusiaan: Hadits ini menunjukkan bahwa meskipun syariat Islam menetapkan hukuman (uqūbah) sebagai sarana pelajaran, namun tetap memperhatikan kemanusiaan pelaku. Batasan sepuluh cambukan mencerminkan prinsip yang seimbang antara mewujudkan keadilan dan menjaga martabat manusia. Ini menunjukkan bahwa Islam bukan agama yang keras dalam hal hukuman, melainkan bijaksana dan penuh kasih sayang.

2. Keteraturan dan Kepastian Hukum: Dengan menetapkan batasan yang jelas, Nabi ﷺ memberikan kepastian hukum kepada umat Islam. Masyarakat tahu bahwa ada batas maksimal dari hukuman yang akan dijatuhkan, sehingga tidak ada ketakutan akan hukuman yang berlebihan. Ini juga melindungi hakim dari bertindak semena-mena dan memberikan standar yang jelas dalam penerapan hukum.

3. Pembedaan antara Berbagai Jenis Hukuman: Hadits ini mengajarkan pentingnya pemahaman yang tepat tentang berbagai kategori hukuman dalam syariat. Bukan semua pelanggaran memiliki hukuman yang sama, dan tidak semua hukuman boleh diterapkan dengan cara yang sama. Ini melatih umat untuk berpikir analitis dan berbeda-beda dalam memandang masalah hukum sesuai dengan konteks dan kategorinya.

4. Tanggung Jawab Pemimpin dalam Menerapkan Hukum: Hadits ini menegaskan bahwa pemimpin atau hakim memiliki tanggung jawab besar dalam menerapkan hukum syariat. Mereka tidak boleh bertindak sewenang-wenang, tetapi harus mematuhi batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Nabi ﷺ. Ini adalah pesan penting tentang pentingnya akuntabilitas dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum, bahkan bagi mereka yang memiliki otoritas untuk memutuskan hukum.